Pamekasan, suaraglobal.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Pamekasan menggelar audiensi bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pamekasan, guna mengevaluasi kinerja kp3 yang selama ini dianggap mandul dalam pengawasan pupuk subsidi sehingga sering terjadi kelangkaan, bahkan penyelundupan pupuk keluar Kabupaten Pamekasan. Jum’at, (29/4/2022).
Audensi yang digelar di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Pamekasan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono selaku Ketua KP3 Kabupaten Pamekasan beserta seluruh anggota KP3 Pamekasan berjalan begitu alot.
Dalam tuntutannya Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pamekasan, meminta kp3 pamekasan mengevaluasi kinerjanya yang selama ini dianggap kurang, baik dari segi verifikasi data e-RKDD, pengawasan alokasi pupuk subsidi serta edukasi kepada masyarakat.
Serta dalam rangka mengurangi ketergantungan masyarakat pada pupuk subsidi perlu mengadakan pelatihan bahkan komunitas petani yang dimentori langsung oleh orang orang yang sudah profesional
“Kita tahu pamekasan sejak 2020 sudah mengalami kasus kelangkaan pupuk subsidi. Dan bahkan tahun ini sudah ada 2 kasus penyelundupan pupuk ke luar daerah. dan hal itu menjadi penyakit musiman yang tidak ada penanganan sedikitpun bahwan seperti dibiarkan saja oleh KP3.”
“Oleh karenanya kita kesini ingin mempertanyakan apa saja yg dilakukan kp3 selama ini,” ucap Taufikur Rahman Ketua GMNI Pamekasan.
Lebih lanjut taufik juga mengatakan, dalam rangka meminimalisir dan bahkan memberantas kasus kasus yang sudah terjadi kita juga meminta monitoring serta pengawasan ke bawah itu di maksimalkan, dan penerapan nota dalam setiap transaksi pupuk subsidi itu juga penting dalam rangka mencegah penjualan di atas HET.
Menanggapi hal itu Ketua kp3 pamekasan totok Hartono mengatakan, sangat mengapresiasi terkait masukan dari kawan kawan GMNI serta akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir penyalahgunaan pupuk subsidi kedepan.
“Ada beberapa poin yang bisa jadi bahan masukan untuk kita yang pertama pelaksanaan pelatihan pembuatan pupuk organik, ini masukan yang sangat bagus karena di pamekasan sangat melimpah bahan bahan organik yang bisa dijadikan pupuk.”
“Untuk rincian programnya tolong segera disusun bersama pihak terkait agar bisa dilaksanakan tahun depan . Dan untuk nota pembelian itu sudah ditetapkan akan tetapi memang belum maksimal, dan itu akan kita rapatkan untuk membahas sangsinya nanti bagi kios kios yang tidak patuh agar kedepannya bisa memberi efek jera.”
“Kita juga berharap kedepan tidak ada lagi kasus pupuk langka atau bahkan penyelewengan pupuk ke luar daerah karena itu menjadi beban moral bagi kami selaku komisi pengawas pupuk dan pestisida (Kp3).” ujar Totok mengakhiri Forum Audensi. (Red)
