Jakarta // suaraglobal.id
Dihadiri langsung oleh ketua DPC Permahi Jakarta Timur oleh Muh Amir Rahayaan dan didampingi Wakil ketua 1 Hasan renyaan dan
Biro Penyuluhan dan penerang hukum (Advokasi) Azhan j Refra
Ketua DPC permahi Jakarta timur dalam konferensi pers menjelaskan ada pun 3 point sikap yang disampaikan sebagai berikut;
1. UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang partai poltik pasal 4 (1), (2) dan (3) Dipandang perlu untuk diperhatikan substantive dan filasofi tanpa mengurangi nilai normative dalam pasal tersebut, Maka diharapkan KEMENKUMHAM agar kiranya mempertimbangkan kembali pengesahan Partai Mahasiswa Indonesia dan mencabut Surat Keputusan Nomor M.HH-5.AH.11.01 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kristen Indonesia 1945 Menjadi Partai Mahasiswa Indonesia.
2. Mempertanyakan AD dan ART Partai Mahasiswa Indonesia sebagai lembaga organisasi Partai Politik Yang mengatasnamakan Mahasiswa yang tentu turutsertakan Almamater Universitas secara tidak langsung. Merugikan Independensi Intelektual personal Mahasiswa dan Universitas dalam kegiatan Diklat yang memuat materi etik bagi para kader Partai Poltik untuk dipersiapkan sebagai calon pejabat Publik Baik Eksekutif atau Legislative.
3. Memohon Kementrian Pendidikan Budaya dan Ristek Untuk Mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Perguruan Tinggi Baik PTN maupun PTS dibawah Kementrian Pendidikan Budaya dan Ristek untuk Membuat Regulasi Proses Belajar Mengajar Akademik wadah Universitas masing masing melarang setiap Mahasiswa untuk turut serta menjadi anggota Partai Poltik Mahasiswa Indonesia. sehingga dengan hal demikian proses belajar mengajar berjalan dengan benar dan baik tanpa mengurangi esensi demokrasi kampus dalam pemilihan BEM dan DPM Fakultas dan BEM dan DPM Unversitas dll. (Mega)
