JAKARTA // suaraglobal.id
Keputusan Musyawarah Rakyat (Musra) dinilai tidak membuahkan hasil yang diharapkan karena menempatkan Presiden Joko Widodo seolah ketua umum partai politik. Semestinya, Musra melihat secara jernih bawah Presiden adalah Kepala Negara dan Pemeritahan, yang tidak pada posisi menentukan capres.
Henry T Malau, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Masyarakat Ganjar Pranowo (Mas JarWo) menyayangkan sikap organ relawan Jokowi yang tergabung dalam Musra karena tidak menghasilkan keputusan besar. Bahkan, hasil pertemuan itu cenderung mengekor dengan apa yang telah diketahui umum tentang figur Capres.
“Semestinya fungsi relawan itu di posisi terdepan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan ikut mengawal demokrasi, bukan seolah bersikap pragmatis dengan menyatakan tegak lurus kepada Presiden”, katanya.
Menurut Henry, sejumlah nama capres yang diusulkan Musra justeru membingungkan masyarakat. Sebagai relawan Jokowi, tidak pada porsinya hasil Musra memberikan pilihan nama capres ke Jokowi yang berdiri sebagai Kepala Pemerintahan.
Untuk penentuan nama capres, katanya, itu adalah porsi ketua umum partai politik (Parpol) yang ikut dalam kontestasi pemilu. Presiden bukanlah jabatan atau posisi yang menentukan capres berikutnya.
Di tempat terpisah, Luther Sembiring, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPN Mas JarWo menilai sepatutnya Musra mempertimbangkan hasil lembaga survei nasional, yang mana capres Ganjar Pranowo unggul dari capres lainnya.
“Sebagai relawan Jokowi, tentunya mengetahui keinginan masyarakat berdasarkan survei bahwa Ganjar Pranowo adalah penerus Presiden”, katanya.
Menurut dia, relawan Jokowi mestinya mendukung capres yang telah diusulkan oleh Parpol pengusung Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.(Red/Tim)
