Dengar pendapat komisi IV DRPD Lampung Utara
Lampung Utara//Suaraglobal.id
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara Farouk Danial SH.CN Bersama 95 Guru PPPK mengadakan Hearing bersama dengan Asisten III Sofian serta kepala dinas Bappeda Andi Wijaya dan kepala BKD Martahan lalu kadis Diknas Sukatno turut juga hadir dinas Inspektorat Imam Sampurna untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk nasib para guru yang ada di kabupaten Lampung Utara, Senin 22/05/23.
Setelah menjadi viral atas aksi demo para guru PPPK baik di media lokal dan nasional pemerintah daerah baik itu eksekutif serta legislatif bergerak cepat menangani permasalahan ini demi kemajuan Lampung Utara lebih baik lagi.
Menurut ketua komisi IV DPRD Lampung Utara Farouk Danial.SH.CN mengatakan dengan adanya dengar pendapat ini mudah-mudah mendapatkan jalan serta solusi yang terbaik.
“ kami siap dan bersama-sama akan membahas persoal ini demi memperjuangkan nasib para guru PPPK 95 orang ini agar mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Menpan serta Mendiknas serta Bupati Lampung Utara dengan segera dan ada solusi “ terangnya.
Sementara itu menteri keuangan menganggarkan Dana Alokasi Umum dengan nominal sebesar 12.600.000.000 dari usulan pemerintah daerah yang terdiri dari 1091 orang dari 892 guru lalu sisanya itu untuk tenaga teknis sera tenaga kesehatan.
“ kalo pemerintah daerah tidak mau mengambil anggaran dari pemerintah pusat yang pastinya mubazir saja bantuan pusat itu di dalam tahun 2023 ini “ ucapnya
Salah satu anggota dewan komisi IV DPRD Lampung Utara Romli.SE sangat prihatin sekali atas nasib para pahlawan tampa jasa di kabupaten Lampung Utara yang mana meminta keadilan atas nasib mereka yang selama ini tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah.
“Sangat disayangkan sekali dalam pembahasan ini dari awal saya tidak mengikuti tentang pengangkatan guru PPPK serta Pegawai Negeri Sipil yang di angkat oleh pemerintah daerah Bupati Lampung Utara “ tegasnya
Selanjutnya perjalanan nasib guru PPPK ini sejak tahun 2019 tiba-tiba muncul penerimaan PNS dari guru PPPK dan PNS Plus sebanya 2600 orang pada saat itu kita ke bingungan pada Bupati yang mana sudah di tanda tangan oleh Bupati Lampung Utara tetapi sebelum nya tidak pernah ada koordinasi ke pimpinan dewan sama sekali permasalahan ini.
“Ketika di akhir masa jabatan ini baru muncul 95 guru PPPK yang sudah di terima tapi tidak mendapat SK nya untuk itu kita bersama-sama akan memperjuangkan nasib mereka “ tandanya.
Kemudian ketua komisi IV DPRD Lampung Utara Farouk Danial.SH.CN serta semua lini yang bersangkutan hadir dalam Hearing sepakat dalam waktu dekat ini akan segera koordinasi dulu dengan pemangku kekuasaan agar mengambil langkah yang cepat dalam menangani permasalahan ini ke pemerintah pusat pastinya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan di harapkan oleh guru PPPK ( JM5580 )
