Surabaya//suaraglobal.id – Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i menyatakan pihaknya tidak setuju kalau semua pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru di arahkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Oleh karenanya, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk tetap menerbitkan e-KTP fisik.
“Saya sarankan jangan langsung KTP digital semua. Kalau kalangan lanjut usia (lansia) bagaimana)? Kan, tidak mungkin,” ujar Imam kepada suaraglobal.id, Rabu (18/10/2023).
Dia kembali meminta, harus dicarikan solusi atas kekosongan blangko e-KTP. Salah satu opsinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bisa mengkaji untuk memberikan hibah pengadaan blangko ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Itu bahan pengadaan blangko khusus yang di pasok ke Kota Surabaya.
Imam menyebut, tidak ada salahnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk pengadaan blangko dalam bentuk hibah.
“Uangnya kan ada, seharusnya ini jadi prioritas,” ungkap mantan wartawan senior.
Lebih lanjut Imam menyampaikan, kebijakan itu tidak menyalahi aturan. Pengalaman tersebut pernah dilakukan beberapa kabupaten/kota.
“Kami meminta dispendukcapil mengkaji opsi hibah APBD untuk blangko e-KTP supaya stok blangko tetap ada,” katanya lagi.
Imam menilai, dengan KTP digital memang lebih praktis. Tetapi sayangnya ada beberapa tempat justru petugas tidak pernah mensosialisasikan KTP digital ini.
“Kalau KTP digital di sosialisasikan ke masyarakat mungkin mereka dapat mengetahui. Namun saat saya tanyakan ke warga sebagian belum punya KTP digital itu. Kan ini belum ada sosialisasi secara menyeluruh. Ada warga telah mengaku KTP digital tidak ada pemberitahuan,” paparnya. (uzi/red)
