Surabaya//suaraglobal.id Dana program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, berupa BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan).
Program pendidikan TisTas di Jatim merupakan prioritas Pemprov Jatim yang menjadi salah satu janji kampanye Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur (Wagub) Emil Elestianto Dardak.
Namun di sayangkan, pada penghujung masa jabatan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu, adanya informasi miring bahwa terkait pungutan BPOPP di setiap sekolah SMA negeri. Khususnya berada di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
Keresahan dirasakan ini, dengan adanya jumlah pungutan sekitar 12,5 persen dari dana BPOPP yang seharusnya diterima oleh masing-masing sekolah tersebut.
Bisa di bayangkan saja, jika di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo ada sebanyak 35 SMA negeri dengan kucuran BPOPP sekitar Rp 135 ribu setiap siswa per bulannya, kalau di total keseluruhan jumlah dana uang menguap? Wah, nilainya sungguh fantastis, bukan.!
Modusnya pemotongan sekitar 12,5 persen tersebut melalui rekanan penyedia sarana dan prasarana (sarpras) yang telah di tunjuk. Dugaan itu ada intervensi dari beberapa oknum di cabang dinas (Cabdin) untuk dilakukan pemotongan, selain adanya potongan pajak.
Pihak sekolah penerima selama ini tidak bisa berbuat banyak, selain hanya berpasrah. Bahkan, mereka juga sudah menyampaikan informasi secara informal anggota legislatif yang duduk kursi di DPRD Provinsi Jatim.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Mathur Husyairi mendengar ada pemotongan dana BPOPP khususnya di Kota Surabaya maupun Kabupaten Sidoarjo serta pihaknya mengaku kaget.
Politisi asal daerah pemilihan (Dapil) XIV Jatim kembali menyebut, potongan segi bentuk apapun dilarang, kecuali untuk kebutuhan sekolah.
“Semua, mulai itu kepala sekolah, kepala cabang dinas (Cabdin) dan pejabat lainnya sudah di gaji. Tidak boleh mereka melakukan pemotongan dengan alasan apapun,” ungkap Mathur Husyairi dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).
Untuk itu, masih kata Mathur pihaknya meminta para kepala sekolah (Kasek) di SMA negeri yang menjadi korban untuk berteriak. Ayo, para kasek berteriak, saya akan turun serta mengawal jika ada bukti pemotongan dana BPOPP.
Tidak hanya itu, legislator Partai Bulan Bintang (PBB) juga segala kesiapannya masalah ini ke ranah hukum jika di lapangan ditemukan adanya potongan BPOPP.
“Saya bakal laporkan ke Kejaksaan jika ada potongan BPOPP, ayo para kepala sekolah untuk bersuara,” tandas Mathur, wakil rakyat yang di kenal kritis ini. (uzi/red)
