Jakarta//suaraglobal.id
Sempat ramai di pemberitaan sebelumnya di media tentang salah satu vendor(outshorcing) PT.Pegadaaian yang tidak taat terhadap undang undang tenaga kerja perihal BPJS kesehatan tenaga kerja.
Meski sudah ramai dalam pemberitaan tidak membuat vendor(outshorsing) dari perusahaan BUMN tersebut melakukan penyelesaian pembayaran BPJS karyawan yang sudah menunggak beberapa bulan.
Menurut salah satu karyawan PT.BKP Mitra Sinergi(BMS) yang merupakan kasir di salah satu cabang pegadaian Jakarta wilayah 2, bahwa BPJS yang di berikan perusahaan PT.BMS sudah menunggak dari bulan Juni hingga bulan November sehingga dia sangat khwatir jika suatu ketika dirinya sakit dan tidak ada biaya untuk berobat.
Tidak hanya BPJS yang tertunggak berbulan bulan menurut keterangan karyawan PT.BMS tersebut pada suara global.id pada hari Senin(18/12/2023)kontrak kerja yang awalnya sudah di tanda tangani pada bulan Februari 2023 sampai Januari 2024 tiba tiba muncul kontrak ke dua dari bulan Juni 2023 sampai bulan Desember 2023 tanpa ada alasan terbitnya kontrak kedua tersebut.
Pada saat suara global.id konfirmasi dengan pihak PT.BMS,vendor pegadaian pada bulan November 2023 terkait berita sebelumnya,pihak PT.BMS melalui kuasa hukumnya berjanji akan menyelesaikan ketertunggakan semua BPJS Karyawan PT.BMS selambat lambatnya pada bulan November 2023 namun dalam kenyataannya hingga berita ini di tayangkan belum ada penyelesaian yang dilakukan perusahaan outshorsing pegadaaian tersebut.
Beredar berita miring bahwa pemilik ataupun owner PT.BMS diduga salah satu pegawai aktif di PT.Pegadaian dan punya jabatan tinggi.Pada saat di konfirmasi dengan bagian humas PT.Pegadaian namun tidak ada tanggapan.
Adapun jumlah karyawan PT.BMS yang masih aktif bekerja di PT.Pegadaian wilayah Jakarta Dua kurang lebih 182 orang karyawan dimana tiap bulan gaji karyawan tersebut di potong untuk pembayaran BPJS sekitar Rp 200.000(dua ratus ribu) namun pihak PT.BMS tidak menyetorkan potongan pembayaran BPJS tersebut kepada pihak penyelenggara BPJS Tenaga Kerja.
Suara global.id mencoba konfirmasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov DKI Jakarta namun belum ada tanggapan.
G.Sitorus
