Sidoarjo//suaraglobal.id- Proyek pengurukan pasar Desa Bakalan Wringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang menelan anggaran sebesar Rp 339.013.000 dari APBDes tahun anggaran 2023. Salah satu item proyek dari Rp 987.991.000 proyek infrastruktur yang terealisasi dari Rp 1.641.616.000 pada tahun anggaran 2023. Pelaksanaan proyek yang diduga penuh kejanggalan dan patut di duga ada mark up harga.
Sebagaimana yang terpampang di papan proyek pengurukan dengan volume panjang 80 m x lebar 30 m x tinggi 2 m dengan pagu anggaran Rp 339.013.000. Kejanggalan yang terlihat adalah ketinggian pondasi batu yang hanya sekitar 1 meter akan tetapi ketinggian urukan 2 meter.
Proyek yang diduga dilaksanakan dengan ujuk-ujuk (mendadak) oleh Kepala Desa Bakalan Wringinpitu dengan pihak ketiga itupun tidak melalui musyawarah dengan BPD dan perangkat desa (dikutip dari keterangan Sekretaris Desa Bakalan Wringinpitu) karena sesuai kode rekening kegiatan pengadaan barang dan jasa pada APBDes Bakalan Wringinpitu tahun anggaran 2023 (sebelum perubahan) hanya sebesar Rp 195.000.000.
Dari penelusuran media suaraglobal.id pada penyedia tanah uruk, rata rata harga satuan tanah uruk per 1 m³ ( 1 meter kubik) rata doser adalah Rp 50.000/m³. Dengan acuan volume pada papan proyek akan ditemukan estimasi pembiayaan Rp 50.000 x 4800 m³ + PPN 11% = Rp 266.400.000 dan biaya sewa alat berat all in Rp 2.800.000 x 5 + PPh 2% = Rp 14.280.000, total biaya pengurukan dengan volume sesuai papan proyek sebesar Rp 266.400.000 + Rp 14.280.000 = Rp 280.680.000. Ditambah honor dan persiapan Rp 5.000.000 + mobilisasi Rp 6.000.000 jadi ada kelebihan anggaran sekitar Rp 47.333.000.
Akan tetapi kalau kita mengacu pada fakta di lapangan dengan ketinggian pondasi batu sungai yang hanya 1 meter, maka estimasi anggaran yang di butuhkan jauh lebih kecil atau setengah dari Rp 280.680.000 atau hanya sebesar Rp 140.340.000 plus honor, persiapan dan mobilisasi Rp 11.000.000 maka jumlah kelebihannya jauh lebih besar sekitar Rp 187.673.000.
Banyaknya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkait belanja modal pengadaan infrastruktur desa dan dugaan ada perbuatan melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain oleh oknum Kepala Desa Bakalan Wringinpitu. Diharapkan aparat penegak hukum untuk turun melakukan penyelidikan terkait pengelolaan keuangan Desa Bakalan Wringinpitu tahun anggaran 2023.
Nanang Hekso Sunaryo Kepala Desa Bakalan Wringinpitu membantah tuduhan itu dan tidak ada intervensi dari oknum anggota DPRD yang mengusulkan anggaran bantuan keuangan umum daerah tersebut. Menurutnya dia hanya membayar sesuai dengan kenyataan dan semua pekerjaan proyek pada tahun anggaran 2023 sudah di periksa inspektorat “Sampean (Kamu/red) tidak tau kalau di Rekening Kas Desa masih ada banyak dana yang sisa. Saya tidak mau mengeluarkan yang diminta, kalau tidak sesuai dengan kenyataan, justru dewan yang tidak berdaya” jelasnya dengan percaya diri.
Masih menurut Nanang Hekso Sunaryo “Kami sudah koordinasi sama inspektorat. Dan semua sudah di cek sama inspektorat ” lanjutnya
Dengan nada agak jengkel Nanang Hekso berkata “Amda kan tidak memantau desa ku, saya sama inspektorat sudah kelapangan, masak aku harus laporan ke Anda” pungkasnya.
Sampai berita ini dinaikan belum ada satupun dari tujuh item pekerjaan proyek infrastruktur yang ditemukan suaraglobal.id di Desa Bakalan Wringinpitu. Seharusnya pihak inspektorat sudah turun kelapangan memberikan arahan kepada Kepala Desa untuk memerintahkan pelaksana kegiatan desa memasang prasasti kegiatan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat desa (NK)
