Sidoarjo//suaraglobal.id–
Polemik pemberian hibah dari pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo mengundang banyak reaksi dari publik. Menanggapi berbagai respon publik. Ir Supriyono SH MH anggota DPRD kabupaten Sidoarjo dari fraksi partai Gerindra turut merespon berbagai wacana yang berkembang di masyarakat. Menurutnya ( Ir Supriyono SH MH) pro kontra di masyarakat terkait pengambilan kebijakan pemerintah daerah adalah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi keputusan pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Sidoarjo Terkait tidak terakomodirnya hibah untuk Banon ormas keagamaan sudah melalui pembahasan TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan tim banggar ( badan anggaran) DPRD dengan mengedepankan berbagai pertimbangan.
“Dana Hibah terserah yang ngasih dan gak ada kewajiban harus atau wajib memberi dari pemberi hibah. Dengan berbagai pertimbangan pemberi hibah bisa dibatalkan atau dialihkan ke penerima lain nya. Apalagi ini sudah dibahas kendala kendala hibah tersebut. Baik dalam forum internal banggar maupun dengan TAPD. Dan sudah diparipurnakan dan semua fraksi menyetujuinya dan sudah disahkan oleh PLT Bupati dan Pimpinan DPRD dalam forum resmi yang dihadiri peserta paripurna yang quorum” terang Ir Supriyono SH MH.
Menanggapi tentang asumsi publik terkait adanya dugaan politik anggaran balas dendam yang berkembang. Anggota DPRD dari daerah pemilihan tiga Sidoarjo itu menganggap hal yang wajar kalau ada pihak yang tidak puas dan kita abaikan saja tapi juga untuk dijadikan bahan pertimbangan di kemudian hari.
” Abaikan saja kalau ada yang tidak puas. Diterima saja ketidakpuasannya untuk dijadikan bahan pertimbangan kedepan. Apalagi kalau itu ternyata untuk kepentingan pribadi atau golongan bukan masyarakat luas Sidoarjo.” Pungkasnya.(NK)
