Sidoarjo//suaraglobal.id – Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di suatu bangsa. Yang mana kita ketahui bersama, bawasannya dengan seseorang mengenyam bangku sekolah maka, orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini.
Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh dimana saja dan kapan saja. Pendidikan sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan masa depan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi berpengaruh bagi kemajuan suatu bangsa dan Negara.
Besarnya angka anak tidak bersekolah karena Drop Out (DO) , lulus tidak melanjutkan (LTM) dan belum pernah bersekolah (BPB) di Kabupaten Sidoarjo perlu menjadi perhatian khusus pemerintahan yang baru nanti. Berdasarkan data induk Kementerian Pendidikan ada 9.979 anak di Sidoarjo tidak bersekolah.
Menurut Badrus Zaman, SE, salah seorang aktifis sosial di Kabupaten Sidoarjo, data anak tidak bersekolah di Sidoarjo dari Kementerian Pendidikan sungguh mencengangkan. Badrus Zaman, SE , juga mengatakan bahwa krisis pendidikan ini memerlukan perhatian mendesak dari semua pihak, karena akan ada potensi dari anak yang hilang serta bisa terjadi kesenjangan sosial.
“Setiap anak yang tidak bersekolah adalah potensi yang hilang untuk masa depan Sidoarjo. Mereka adalah generasi yang seharusnya menjadi pemimpin, inovator, dan penggerak perubahan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang tidak bersekolah berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Pendidikan adalah kunci untuk meruntuhkan dinding tersebut.” terang Badrus Zaman SE.
Badrus Zaman SE juga menegaskan bahwa harus ada tanggung jawab dan peran semua stakeholder untuk tidak membiarkan anak-anak terjebak dalam ketidakpastian masa depan. Pemerintah Daerah juga harus membuat program prioritas guna mengurangi angka anak tidak sekolah/putus sekolah.
“Semua stakeholder, pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta harus bersatu untuk menangani masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita terjebak dalam ketidakpastian masa depan. Pemerintah Daerah harus segera mencanangkan program yang fokus pada anak-anak yang teridentifikasi sebagai “Anak Tidak Sekolah” baik DO (Drop Out), LTM (Lulus Tidak Melanjutkan) maupun BPB (Belum Pernah Bersekolah). Ini harus mencakup akses pendidikan yang lebih baik, beasiswa, dan dukungan psikologis.” lanjutnya.
Masih kata Badrus Zaman SE , perlunya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan perlunya pemantauan terkait implementasi program untuk memastikan efektivitas dan transportasi.
“Perlunya sosialisasi untuk mengajak masyarakat agar memahami pentingnya pendidikan. Edukasi orang tua tentang manfaat bagi anak-anak mereka adalah langkah awal yang krusial. Serta pemantauan dan evaluasi terkait implementasi program yang ketat untuk memastikan efektivitas dan transparansi.” pungkas Badrus Zaman SE.
Pengalokasian anggaran pendidikan yang cukup tinggi dalam APBN maupun APBD ternyata belum mampu memberi kesempatan dan fasilitas pendidikan bagi anak bangsa. Harus ada evaluasi khusus terkait penyelenggaraan pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Data yang dirilis Kementerian Pendidikan per 11/1/2025 menunjukkan betapa mirisnya kondisi bangsa ini, ketidak mampuan para orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang dipengaruhi banyak variabel, mulai dari kondisi ekonomi, atau mungkin biaya pendidikan kita yang masih mahal. Narasi pendidikan gratis bagi setiap warga negara hanya ada dalam janji-janji politik elit penguasa, tapi fakta di lapangan membuktikan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak. Dan masih jauh dari cita cita pendiri bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Meskipun sudah tahun yang ke 80 bangsa Indonesia merdeka. (NK)
